Under About BDDP NTB | By Administrator on 2015-06-24 14:03:48

PROFIL BPPD NTB

 
   

 

Profile

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH (BPPD)

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2014

 

 

  1. Pengantar

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu daerah yang termasuk dalam Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Indonesia  memiliki kewajiban untuk membentuk Badan Promosi Pariwisata  Daerah (BPPD) Nusa Tenggara Barat dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut.

 

Di samping itu, Nusa Tenggara Barat merupakan daerah yang menempatkan pariwisata sebagai prioritas kedua setelah pertanian dalam pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebijakan strategis Pemerintah Daerah  yang menempatkan pariwisata sebagai sector unggulan dalam pembangunan Nusa Tenggara Barat dipandang sangat prospektif.

 

Dengan potensi  sumber daya alam yang indah dan melimpah, objek wisatanya yang relatif masih orisinal serta dengan karakter masyarakatnya yang religius, Nusa Tenggara Barat memiliki peluang menjadi Daerah Tujuan Wisata andalan bagi Indonesia yang pada gilirannya memberi  kontribusi pasitif bagi meningkatnya kesejahteraan rakyat Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi sangat urgen dan strategis dalam rangka mewujudkan cita-cita itu.

           

Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Undang-Undang Nomor 10 tentang Kepariwisataan pasal 44 terdiri atas dua unsur,  yaitu unsur penentu kebijakan  dan unsur  pelaksana. Pembentukan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah  melalui Kepala  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nusa Tenggara Barat.

 

Struktur organisasi unsur penentu kebijakan terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seoarang Bendahara dan lima orang anggota serta salah seorang dari anggota tersebut dipandang perlu dapat bertindak sebagai Humas. Keanggotaan unsur penentu kebijakan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 556-352 Tahun 2014 dengan masa tugas paling lama 4 (empat) tahun. Unsur penentu kebijakan sebagaimana diatur dalam pasal 45 terdiri atas 9 (sembilan) orang yang terdiri  atas beberapa wakil:

  1. wakil  asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang, yaitu APII NTB, PHRI NTB, HPI NTB, dan ASITA
  2. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang, yaitu APINDO dan Forum Wartawan Pariwisata NTB.
  3. wakil asosiasi penerbangan  1 (satu) orang, yaitu PT. Garuda Indonesia.
  4. pakar/akademisi 2 (dua) orang,  yaitu Akpar Mataram dan Unram.   

 

Selanjutnya, unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai pasal 46 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional  Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan keputusan unsur  penentu kebijakan telah ditetapkan struktur organisasi  unsur pelaksana terdiri atas seorang Direktur Eksekutif, Direktur Promosi dan Humas, Direktur Produksi & Kreatif, dan Direktur Keuangan & Administrasi Umum.

  

  1. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB adalah sebagai berikut :

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
  2. Peraturan Gubernur  Nusa tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
  3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 170 tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lombok Sumbawa Tourism Promotion Board)
  4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat  Nomor 556-352 Tahun 2014 tentang Nama-nama Unsur Penentu Kebijakan  Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Nusa tenggara Barat Periode 2014-2017.

 

 

  1. Visi dan Misi 

Visi:

Menjadi badan swasta mandiri yang professional dalam mempromosikan pariwisata Nusa Tenggara Barat di dalam dan luar negeri.

 

Misi:

Melaksanakan promosi strategis dalam rangka:

  1. meningkatkan citra pariwisata Nusa Tenggara Barat,
  2. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa,
  3. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan,
  4. menggalang pendanaan dari berbagai sumber yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan  
  5. melakukan riset pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

 

  1. Tugas dan Fungsi  Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi NTB

            IV.1    Tugas Unsur Penentu Kebijakan BPPD Prov. NTB

Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tugas pokak sebagai berikut:

  1. Menyusun dan menetapkan kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan citra kepariwisataan Nusa Tenggara Barat.
  2. Menusun dan menetapkan kebijakan strategis dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa.
  3. Menyusun dan menetapkan kebijakan strategis dalam meningkatkan kunjungan wisatawan nusantaran dan pembelanjaan.
  4. Menyusun dan menetapkan kebijakan strategis dalam menggalang pendanaan dari sumber selain  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Menyusun dan menetapkan kebijakan strategis terhadap kemungkinan melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

 

IV.2    Fungsi Unsur Penentu Kebijakan BPPD Prov. NTB

Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai funsi sebagai berikut:

  1. Menyusun dan menetapkan kebijakan strategis sebagai koordinator   promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah.
  2. Menyusun dan menetapkan kebijakan strategis sebagai mitra pemerintah dan pemerintah Daerah  dalam mempromosikan pariwisata Nusa Tenggara Barat di mata dunia.

 

            IV.3  Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana BPPD Prov. NTB

Tugas dan fungsi unsur  pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hakekatnya adalah melaksanakan secara operasional  semua bentuk kebijakan strategis yang telah ditetapkan oleh unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mengedepankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi  baik dalam lingkup BPPD itu sendiri maupun  dalam hubungan kerja dengan instansi pemerintah dan pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat.

 

  1. Struktur Organisasi 

 

STRUKTUR ORGANISASI UNSUR PENENTU KEBIJAKAN

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH (BPPD)

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BERDASARKAN SK GUBERNUR NTB NO: 556-352 Tahun 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSUNAN NAMA-NAMA UNSUR PENENTU KEBIJAKAN

BADAN PROMOSI PARIWISATA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERIODE 2014 - 2017

No

Jabatan

Nama

Instansi

  1.  

Ketua

Taufan Rahmadi

APII NTB

  1.  

Wakil Ketua

H. Ainuddin, SH, MH

HPI NTB

  1.  

Sekretaris

H. Affan Ahmad

APINDO NTB

  1.  

Anggota

DR. Halus Mandala

AKPAR Mataram

  1.  

Anggota

DR. Prayitno Basuki

UNRAM

  1.  

Anggota

I Gusti Lanang Patra

PHRI NTB

  1.  

Anggota

Sudarmadi

Garuda Indonesia

  1.  

Anggota

Awanadhi Aswinabawa

ASITA NTB

  1.  

Anggota

L. Hasanudin

FWP NTB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI UNSUR PELAKSANA

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH PROVINSI NTB

Periode 2014 - 2016

 

 

 

 

 

  1.      Kebijakan Strategis BPPD NTB

Berdasarkan data dan permasalahan di atas, Badan Promosi Pariwisata perlu menerlurkan beberapa kebijakan strategis BPPD NTB diantaranya sebagai berikut :

  1. Membangun sistem promosi pariwisata yang menitikberatkan pada komunikasi langsung maupun media sosial
  2. Melakukan promosi tidak hanya di dalam negeri melainkan juga di luar negeri
  3. Meningkatkan kualitas kunjungan wisatawan dengan memparpanjang length of stay wisatawan
  4. Mengupakan peningkatan anggaran promosi pariwisata NTB.

 

  1. Tujuan & Sasaran Program

BPPD NTB dalam promosinya, mengkategorikan tujuan programnya ke dalam beberapa tujuan berikut ini:

  1. Mempromosikan keunggulan potensi pariwisata NTB sebagai tujuan wisata yang menarik dan menguntungkan bagi wisatawan dan masyarakat.
  2. Meningkatkan dan memantapkan citra wisata NTB di pasar domestik dan internasional. (image branding)
  3. Menyebarluaskan informasi dan pengetahuan tentang produk – produk wisata NTB yang telah dikembangkan.
  4. Membangun dan membina komunikasi yang efektif dengan media dan pers nasional maupun internasional.

 

  1. Program Jangka Pendek BPPD NTB
  1. Menetapkan Standard Promotion Plan & Strategy (SOP)
  2. Menguatkan kinerja internal lembaga (Organisasi/Assosiasi, Pengurus & Eksekutif)
  3. Tourism Media Center
  4. Kemitraan dengan SKPD terkait di Pemerintah Provinsi NTB dan dengan masing – masing BPPD di Kabupaten dan Kota
  5. Crisis Center Desk untuk mengantisipasi isu – isu negatif seputar dunia pariwisata NTB
  6. Internet Marketing : web site, socmedia, email blast dan lain-lain.

 

 

 

Tulis Komentar 0 Comment

Komentar